Legitimasi Hukum Di Indonesia Makin Hari Makin Dipertanyakan Dan Tidak Jelas Penegakan Hukum

Andreas Kadhafi Muktafian:

Setahun pemerintah dan DPR selalu membuat dan mengesahkan Undang-Undang (UU) untuk mengatur berbagai persoalan. Pernahkah kita berpikir bahwa banyaknya hukum dalam bentuk UU tersebut ternyata memunculkan banyak problem yang paling mendasar dalam sistem penegakan hukum di negara kita.

Problem yang paling mendasar itu adalah legal gaps, yaitu gap atau disparitas antara hukum yang tertulis dalam UU dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Legal gaps menjadikan substansi hukum negara dan substansi moral hukum rakyat tidak hanya tidak selaras atau tidak seimbang, tetapi juga sering kali berselisih dan dapat menghasilkan ruang yang menganga. Jika tidak dicarikan jalan keluar yang baik, fenomena legal gaps itu bisa berubah menjadi konflik hukum (legal conflict) didalam hukum itu sendiri dan konflik budaya (cultural conflict) yang terjadi dalam norma norma yang berlaku dimasyarakat.

Sebab tidak jarang ruang menganga itu menimbulkan situasi yang secara diametrikal berlawanan dan ujungnya bisa menimbulkan konflik yang serius di masyarakat.

Contoh mutakhir, walaupun sudah ada UU Pornografi dan UU ITE, pelaku dan penyebar video porno banyak terjadi di mana-mana tanpa tersentuh oleh hukum. Para koruptor sesuai dengan UU harusnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara, nyatanya masih banyak koruptor koruptor yang bergentayangan dan perilaku korupsi makin menjadi jadi, sehingga beranggap hanya dengan uang maka hukum akan berpijak kepada yang punya uang, dan kekuasaan dan wewenang, termasuk kasus skandal century masih tidak jelas kearah ranah hukumnya, termasuk kasus rekening gendutpun sampai sekarang juga tidak jelas, termasuk insiden pemukulan digedung KPK salah satu rekan sayapun tidak jelas arah Hukumnya.

Dalam kasus perdata lainnya, walaupun seperti dalam UU Perkawinan menyatakan tiap perkawinan harus tercatat dan poligami harus ada izin pengadilan, realitanya banyak pelaku nikah siri dan poligami liar yang terjadi (ini kenyataan masih ada).

Kondisi semacam itu tentu merupakan bukti nyata bahwa hukum kita belum berkerakyatan dan masih tanda tnya. Antara substansi hukum negara dan substansi moral hukum rakyat belum menyatu. Hukum UU belum dibuat dan digali dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga antara substansi hukum dan substansi moral hukum rakyat bertentangan.

Memang dewasa ini hukum UU merupakan kenyataan yang kehadiran dan legitimasinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Hukum UU itu sesungguhnya merupakan bentuk intervensi peradaban barat yang menyebar ke berbagai penjuru dunia akibat ekspansi kekuasaan imperial dan kolonial barat (Penerapan Hukum kita masih menganut peninggalan kolonial).

Pada orde baru, jargon pembangunanisme dan pendayagunaan hukum sebagai a tool of social engineering telah menjadikan hukum dan kebijakan pemerintah menjadi tidak ramah terhadap moral hukum rakyat yang terdapat dalam tradisi lokal dan hukum adat.

Gerakan sistematis tersebut menyebabkan substansi moral hukum, tradisi lokal dan hukum adat tergerus dan terpinggirkan.

Perubahan yang didominasi motif politik dengan legitimasi hukum UU telah mentransformasi kehidupan dari wujudnya sebagai komunitas etnis lokal tradisional ke suatu negara yang tunggal, modern, sentral dan nasional. Perubahan transformatif itu bukan tanpa masalah.

Tidak dipahaminya kebijakan dan isi kandungan hukum UU oleh rakyat mencerminkan dengan jelas bahwa dalam pembangunan hukum di Indonesia telah terjadi cultural gaps dan legal gaps.

Alternatif Solusi
Dalam kultur civil law system, hukum diidentikkan dengan UU. Tidak ada hukum di luar UU, sehingga satu-satunya sumber hukum adalah UU. Dengan adanya konsep demikian, maka nalar hukum yang terbentuk adalah sumber hukum yang ada hanyalah UU, sehingga rujukan tentang sistem nilai yang ada adalah apa yang telah diatur dalam UU, bukan sistem nilai yang lain (seperti halnya nilai yang berkembang di masyarakat).

Pada akhirnya, adanya suatu legal gap antara value consciousness yang ada di masyarakat dengan yang ada pada substansi UU bukanlah dianggap sebagai suatu persoalan karena apa yang adil tidaklah diukur dari seberapa mampukah masyarakat merasakannya sebagai suatu hal yang sesuai dengan rasa keadilan, melainkan seberapa sesuaikah putusan hakim yang ada dengan bunyi aturan dalam undang-undang.

Untuk itulah, perlu adanya kebijakan memperkokoh kembali posisi hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia.

Hukum adat dijadikan sebagai sumber hukum utama pembuatan hukum undang-undang. Lebih-lebih hukum adat adalah hukum asli Indonesia, sedangan civil law system adalah sistem hukum hasil transplantasi kekuasaan asing ke dalam bumi Indonesia melalui praktik kolonialisme pemerintah Belanda di wilayah nusantara.

Hukum adat adalah hukum yang bersumber pada norma norma kehidupan sehari-hari (mungkin anda semua sudah mengetahui ttg norma, kalau anda belajar kuliah ttg Etika atau kuliah kewiranegaraan) .

Dengan adanya kedudukan hukum adat sebagai perwujudan hukum asli dan pencerminan jiwa bangsa serta rasa keadilan dari rakyat Indonesia, maka hukum adat seharusnya memiliki peran sentral dan penting dalam pembangunan hukum Indonesia.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

  • adidas  On 26 Juli 2010 at 11:23 PM

    yaaa olloooohhh. hukum adat buat masyarakat modern sekarang?? terus bagaimana hukum adat menangani kekompleksitasan hukum-hukum bisnis dan perbankan atau hukum ketatanegaraan? Nggak masuk akal. Seharusnya negara modern itu menghilangkan hukum adat dan menerapkan hukum2 berdasarkan rasionalitas yang berlaku buat masyarakat jaman sekarang, termasuk hukum ‘adat islam’, yang seringkali nggak masuk akal, bodoh dan menyengsarakan pihak2 tertentu.

  • busmemfoedo  On 26 Januari 2011 at 2:06 AM

    perlu memeriksa:)

  • Kaedah Hebat Di Kamar  On 12 Juni 2013 at 3:25 PM

    Akhir2 nie… ramai pembaca blog semakin meminati isu nie.

    .. terima kasih kepada admin blog nie… artikel nih memberi lebih pencerahan tentang bab nie.

    .. saya akan sentiasa support awak… terima kasih.

    .

  • Istanamurah  On 28 Januari 2014 at 10:58 AM

    kalo masalah hukum rakyat biasa memang tidak bisa berbuat apa-apa karena kita hanya bisa bersuara dan kita juga hanya bisa menonton dan menyaksikan,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: