FREEPORT MAKMUR DIATAS NEGERI LUMBUNG KONFLIK PAPUA

Oleh: Arkilaus A. Baho
Diakhir bergulirnya otonomi Khusus bagi rakyat Papua kita masih menyaksikan lumbung-lumbung konflik yang terjadi. Simak saja wilayah merah”sering timbul konflik” di Papua. Se-tidaknya adalah Timika, Nabire, Puncak Jaya dan wilayah terisolir lainya diPapua. Hampir sebagian wilayah konflik tersebut berdiri sejumlah investasi baik asing maupun lokal yang dijamin oleh negara.

Politik pecah belah tidak hanya bagian dari restorasi pemodal, tetapi juga pedang bagi kolonialisasi suatu wilayah. Dominasi antara modal dan birokrasi kolonial tidak bisa dibedakan antara pelaku dan agen dari usaha-usaha merubah tatanan rakyat setempat. Jaman sebelum dan sesudah Globalisasi, negara kapan saja dan dimanapun dapat memindahkan secara paksa komunitas warga dari pusat konsentrasi negara yang dianggap penting.

Logika tikus mati dalam lumbung padi, itulah kenyataan sekarang. Papua begitu kaya. Tetapi penduduknya mati karena kekerasan akibat konflik yang berkepanjangan. Beda kalau negeri lainya diluar Papua ada orang meningal karena kemiskinan. Sebut saja, Pembongkaran gunung Grasserg pertama dilakukan oleh Freeport, sudah sekitar tujuh puluh lima persen warga setempat punah. Itu baru terjadi disaat freeport mula-mula masuk diPapua. Warga dipindahkan dari gunung tambang yang kita kenal sekarang lalu digiring ke daerah dataran dekat laut. Kwamki lama yang sering terjadi perang budaya adalah salah satu lokasi penempatan warga Papua setelah digusur dari gunung nemangkawi.

Pemerintah Indonesia tidak segan-segan menembak mati siapapun diPapua yang berani menetang aset vital negara. Ratusan warga meninggal akibat protes besar-besaran di areal Freeport tahun 1980an hingga sekarang jumlahnya sudah tidak lagi ratusan. Tidak saja derita darah tumpah demi Freeport dialamai orang Papua tetapi warga negara lain pun mengalami nasib yang sama. Demi freeport saja, kasus-kasus penembakan di freeport harus dikubur. Sudah tuntaskah warga Australia yang tewas tertembak di Freeport beberapa waktu silam?. Sudah tuntaskan warga Amerika yang tewas tertembak di areal Freeport tahun 2001 silam. Apakah pelaku kekacauan selalu dicap pengacau keamanan dijaman Suharto, lalu dijaman Reformasi dicap separatis lalu sekarang dicap pelaku teror aja…?. Rantai konflik yang terjadi tidak bisa tuntas bila para pemodal terus gerilya dan meminta jaminan apapun kepada negara.

Saya menduga kasus-kasus yang sering terjadi di Timika, Nabire, Puncak Jaya dan Wamena tidak berdiri sendiri dari suatu aktor besar yang ingin menjajakan kakinya. Siapa dia?, adalah FREEPORT. Alasanya, Freeport berkehendak memperluas areal operasinya ke daerah-daerah seputar pegunungan Papua. Sebaran emas dan Tembaga yang melimpah ruah di pegunungan Papua inilah, membuat perusahaan raksasa ini mau tidak mau harus memburunya hingga mendapatkannya.

Penjajakan operasi tambang Freeport di wilayah Nabire saja ditolak oleh warga setempat tidak lama ini. Tuntutan warga setempat kepada Freeport adalah Freeport siap menyekolahkan anak-anaknya di luar negeri. Toh tuntutan ini berujung pada penolakan oleh Freeport. Bias dari penolakan ini maka dihembuskanya pemekaran Papua tengah. Miiterisasi pun digalang dengan mendirikan perlawanan sipil vs sipil. Sejumlah warga pendatang di kumpulkan lalu diadu dengan warga setempat. Maka di Nabire tidak heran bila terjadi pembunuhan berantai yang tak masuk akal.

Tidak jauh dari radius operasi Freeport, Puncak Jaya yang dibawah gunung ini telah di bor. Ketakutan Freeport atas gangguan keamanan inilah, kita saksikan operasi-demi operasi digalakan di wilayah ini. Kekuatan baru kelompok bersenjata didirikan di Puncak Jaya. Dengan alasan, bila saja ada konflik bersenjata, pemerintah dengan mudah menuduh Goliat Tabuni sebagai dalang. Padahal, kekuatan Goliat Tabuni tidak sehebat yang sering kita saksikan ditunjukan oleh negara ini dalam berbagai kasus-kasus. Nah, saya duga ada kaum bersenjata yang sengaja dipelihara negara dengan tujuan meyakinkan publik untuk tetap ada operasi di Pucak Jaya.

Dari segala lumbung konflik yang terjadi siapa yang mendapat keuntungan dari semua ini?. Sudah pasti, Freeport terus melebarkan arealnya ke wilayah-wilayah penghasil emas dan tembaga. Militer Indonesia mendapat hibah dari dana keamanan Freeport lalu di sedot dana keamanan negara melalui APBN dan APBD Otsus Papua. Kamtibmas di areal perusahaan bukan untuk ketentraman warga tetapi negara menggelar kamtibmas untuk pengamanan aset asing.

Konflik Papua harus diselesaikan dalam ruang pengentasan hegemoni imperialisasi aset ekonomi bangsa. Sudah lama negara ini berdiri, mari kita dewasa untuk mementingkan kepentingan rakyat daripada pemodal-pemodal serakah. Negara-negara berkembang lainnya justeru maju seketika mengadopsi kebijakan neoliberal dalam paket globalisasi. Indonesia justeru jadi sampah pembuangan arus globalisasi karena mentalitas pemimpin negeri ini tidak mengutamakan rakyatnya, kekayaanya tidak diproteksi, konflik kepentingan menganga tanpa kepastian keadilan hukum. Membiarkan penguasaan asing diPapua jangan berharap NKRI utuh sebaba kapan saja semaunya mereka memisahkan Papua dari NKRI untuk memudahkan pengusaan aset orang Papua. Mari memberi didikan yang baik bagi rakyat kami, dan bukan mengadudomba rakyat Papua demi kepentingan investasi semata. Semoga.

Source

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: