Perampokan KS Berkedok Asing BERKOLABORASI Elit2 Politik !

Headlines | Fri, Nov 12, 2010 at 07:14 | Jakarta, matanews.com

Perampokan secara sistematis dalam penjualan saham PT Krakatau Steel (KRAS) mulai terkuak. Modusnya menggunakan investor asing sebagai pembeli saham.

Anggota Komisi III Bambang Soesatyo mengungkapkan, gelombang besar pelepasan saham KRAS oleh investor asing pada Rabu 10 November lalu, di pasar perdana Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah bukti mengenai modus penipuan dalam skenario harga saham KRAS dan alokasinya.

“Gelombang pelepasan saham KRAS membuktikan prioritas alokasi saham oleh Tim pelaksana IPO KRAS bukan kepada investor yang berkomitmen jangka panjang, melainkan kepada investor spekulatif. Modus alokasi seperti ini jelas tidak sejalan dengan tujuan utama IPO KRAS, yakni menjaring investor asing kelas kakap dengan komitmen dan wawasan investasi jangka panjang,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima matanews.com di Jakarta, Kamis 11 November 2010.

Ketika harga KRAS di pasar perdana mencapai Rp 1.198 per saham, katanya, investor asing melepas 316,12 juta saham. Pada level harga itu, laba per saham sudah terbilang Rp 348.

“Saya menduga, para investor asing itu hanya menyewakan bendera. Mereka bertindak untuk dan atas nama kepentingan kekuatan-kekuatan politik yang dekat dengan kekuasaan. Para investor asing itu hanya menerima komitmen fee dan balas jasa tambahan, sedangkan bagian terbesar dari laba pelepasan itu dinikmati kekuatan-kekuatan politik yang menetukan skenario IPO saham Krakatau Steel,” jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini meyakini, harga saham KRAS masih akan terus naik. Harga riil KRAS akan terbentuk menurut mekanisme pasar. Tetapi, sebelum harga riil itu terwujud, KRAS akan membuat heboh di bursa dan menjadi saham yang diburu akibat aksi penggorengan.

“Itu semua adalah rekayasa untuk menangguk untung besar. Keuntungan itu akan didistribusikan ke kas kekuatan-kekuatan politik,” kata anggota Badan Anggaran DPR itu.

Anggota Tim Evaluasi Independen Pelaksanaan Privatisasi PT KS, Hikmahanto Juwana menegaskan, dari berbagai informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses IPO KS, tim tidak menemukan adanya rekayasa. Semua proses dilakukan secara wajar dan profesional. Penjamin ditunjuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Tak ada rekayasa atas penunjukan mereka.

Penentuan harga per lembar saham, jelasnya, telah dilakukan dengan mengindahkan best practices. Harga tidak ditentukan secara sepihak oleh KS yang cenderung ingin tinggi, tetapi juga tidak ditentukan cenderung rendah yang mungkin dikehendaki oleh penjamin. Bagi penjamin, wajar berharap agar harga murah, agar kedudukannya sebagai penjamin tidak harus membeli saham yang tidak terjual.

“Proses pembentukan harga dimulai dengan adanya dokumen berisi informasi tentang KS yang disebut sebagai prospektus. Selanjutnya para analis dari KS ataupun calon institutional investor membuat kajian dan melakukan prediksi harga. Prediksi harga ini yang digunakan sebagai acuan oleh para calon institutional investor untuk mengajukan minat beli berikut harga yang dikehendaki. Proses ini disebut bookbuilding,” terangnya.

Dari bookbuilding, sambungnya, akan diketahui berapa besar minat institutional investor pada harga-harga, mulai dari yang terendah sampai tertinggi. Dari sini akan ditentukan harga yang optimal yang menjamin dana yang diperoleh, likuiditas pasar, penyebaran kepemilikan, porsi investor berkualitas, dan lain-lain. Apabila melihat proses ini, penentuan harga tidaklah sederhana dan melibatkan banyak pihak.

“Proses penjatahan pun dilakukan oleh penjamin secara profesional. Memang harus diakui, penjamin mendapat pesanan dari pihak-pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan atau mereka yang memiliki kuasa di negeri ini,” katanya. (mar/mut)

Qur’an-burning: a Zionist Conspiracy?

By Roytov (terjemahan dari links

Quran-burning: a Zionist Conspiracy?

Dan bahwa karena saudara-saudara palsu tidak siap membawa, yang datang di privily mengintai kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, bahwa mereka mungkin membawa kita ke dalam perbudakan “Rasul Paulus – Abad Pertama

Pada awalnya saya pikir untuk memulai artikel ini dengan teologis menyangkal Terry Jones. Itu akan menjadi mudah, Anda tidak perlu menjadi pendeta untuk tahu dia sedang berbicara omong kosong. Gembala yang Baik (Yohanes 10) mengorbankan diri, Dia tidak mengirim anak-anak orang lain ‘ke dalam neraka demi liputan CNN, sebagai Terry “CIA” tidak Jones.

Setidaknya dua dari pembaca saya menuntut dari saya untuk mempublikasikan sesuatu di AmerikaZionis Kristen . Aku enggan, sebagian besar sangkalan teologis ideologi mereka disajikan dalam Benar Rakyat Israel , dan aku tidak suka mengulang sendiri. Selain itu, banyak dari bahan tambahan pada masalah tersebut sedang disimpan untuk sekuel dari Palang Betlehem ; Deskripsi dari pertemuan saya dengan mereka akan membuat bagian dari buku itu. Namun, tetap tenang untuk serangan yang sedang berlangsung terhadap Kristen dan Islam itu tidak mungkin.

Tunggu sebentar.Apakah aku hanya mengatakan “serangan terhadap Kekristenan ? “Ya. Tentu saja. Sebuah “Pendeta” Terry Jones dari non-denominasi gereja di Florida mengumumkan bahwa Dove Dunianya Outreach Center mengumumkan ia akan membawa sebuah “International Burn Hari Quran” pada peringatan 9 / 11. Untuk membuat hal-hal buruk, tahun ini 11 / 9 bertepatan dengan ulang tahun akhir bulan Ramadan . Bahkan bahwa ia ternyata akan berhenti pada saat terakhir, ini bukan Kristen bertindak. Dia melecehkan Kekristenan dan Yesus, dan mungkin juga berusaha untuk membawa perang.


Fungsi Koordinasi Tim Ekonomi Amburadul

Hendrawan Supratikno, Ekonom.
Jumat, 30 Juli 2010

JAKARTA (Suara Karya): Gejolak gila-gilaan harga barang dan jasa sekarang ini, terutama kebutuhan pokok pangan, merupakan gambaran betapa amburadulnya kinerja tim ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Akibat lemahnya fungsi koordinasi, kerja sama antarmenteri praktis tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masing-masing menteri terkesan “buang badan” dengan saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan, sehingga harga-harga pun terus bergerak liar.

Demikian penilaian ekonom yang juga anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno di Jakarta, kemarin, menanggapi gejolak harga aneka barang dan jasa sekarang ini. Pendapat hampir senada juga diutarakan Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika dan Ketua Dewan Direktur Sabang-Marauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan dalam kesempatan terpisah.
Hendrawan menyebutkan, sumbu utama yang membuat harga-harga sekarang ini terus membubung adalah lemahnya fungsi koordinasi di tim ekonomi KIB II yang notabene menjadi tanggung jawab Menko Perekonomian. Di lain pihak, menterimenteri
ekonomi juga cenderung asyik melangkah sendiri. “Para menteri lebih banyak disibukkan dengan agenda partai atau acara-acara yang seremonial.

Bahkan mereka terkesan berebut menemani presiden dalam  setiap kunjungan kerja di dalam maupun ke luar negeri,” kata Hendrawan. Dengan kata lain, bagi dia, menteri-menteri ekonomi di KIB II tidak memiliki kepedulian terhadap isu atau masalah yang justru merupakan lingkup tugas masingmasing.

“Celakanya, kita tidak tahu persis apa saja yang dikerjakan Menko Perekonomian di tengah kemelut harga-harga ini,” ujarnya.
Dia mengakui, dalam menghadapi gejolak harga, menteri-menteri ekonomi menggelar rapat-rapat–termasuk rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY. Tapi, menurutnya, semua itu sama sekali tak memperlihatkan hasil di lapangan
karena memang tak ada langkah konkret dan strategis yang dilakukan pemerintah.

“Kebanyakan rapat yang dilakukan menteri-menteri ekonomi tidak pernah berkiblat kepada solusi. Rapat selalu hanya mengulang pembahasan atau langkah yang pernah dilakukan. Bisa kita lihat, yang bisa dilakukan Menko Perekonomian dengan Menteri Perdagangan terkait gejolak harga kebutuhan pokok pangan hanya memantau pasar tanpa disertai tindakan terobosan yang efektif mengatasi keadaan,” tutur Hendrawan.

Kenyataan itu, menurut dia, memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintahan sekarang ini tidak bisa dan tidak mau memecahkan masalah riil yang dihadapi rakyat. “Bagaimana masalah bisa diselesaikan, menteri-menterinya saja
malah sibuk sendiri-sendiri,” ujar Hendrawan.

Dia mencontohkan, sudah hampir satu bulan belakangan ini harga komoditas pertanian, peternakan, dan barang kebutuhan pokok lain melambung sangat liar. Tapi, katanya, pemerintah dengan enteng berkilah bahwa masalah itu merupakan
dampak faktor cuaca, kekurangan pasokan, dan hambatan distribusi. “Padahal hambatan-hambatan itu sudah bertahun-tahun ada. Tapi memang tidak pernah bisa diselesaikan dan selalu sekadar dijadikan justifikasi pemerintah agar
masyarakat paham dan maklum. Jadi, pada dasarnya menteri-menteri ekonomi memang melakukan pembiaran atas masalah gejolak harga ini,” tutur Hendrawan.
Sementara itu, Ahmad Erani Yustika juga menyatakan, gejolak harga yang terus liar sekarang ini tak harus terjadi kalau saja fungsi koordinasi di tim ekonomi KIB II berjalan. Artinya, menurut dia, peran Menko Perekonomian memang tumpul.
Menurut Erani, tim ekonomi KIB II seperti tidak memiliki sense of crisis di tengah gejolak harga aneka barang dan jasa sekarang ini. Kepedulian mereka atas jeritan masyarakat akibat beban lonjakan harga-harga, katanya, nyaris tak terlihat. Yang
mereka pertontonkan justru tindakan yang tidak berpihak terhadap nasib rakyat kebanyakan sehingga harga-harga makin menggila.
Erani lantas menunjuk tindakan atau kebijakan pemerintah yang menyulut gejolak harga-harga ini semakin menjadi. Misalnya peningkatan biaya pengadaan energi, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan tarif jalan tol, juga tarif jasa-jasa lain. Di
sisi lain, infrastruktur yang notabene sejak lama dikeluhkan menjadi salah satu sumber yang mengondisikan harga barang dan jasa di dalam negeri, terutama bahan pangan, cenderung mahal seperti diabaikan.

Kalaupun tim ekonomi KIB II ini terkesan memberi perhatian terhadap masalah gejolak harga-harga, itu tak serta-merta berdampak mendinginkan keadaan. Apa boleh buat, menurut Erani, karena perhatian mereka itu cenderung sekadar basabasi
atau bersifat setengah hati.

“Mereka berkali-kali menyatakan bahwa pemerintah terus memantau keadaan. Padahal kondisi di lapangan tak cukup lagi hanya dipantau atau ditanggapi dengan menggelar operasi pasar yang bersifat sekadarnya, karena justru sudah sangat
menuntut tindakan konkret dan mendasar,” ujarnya.

Karena itu pula, Ernai memprediksi, laju inflasi tahun ini bisa mencapai 6 persen. Ini lebih tinggi dari asumsi target pemerintah sebesar 5,3 persen. Menurut Erani, inflasi itu meroket akibat tak terhindarkan kenaikan TDL serta
peningkatan permintaan selama Ramadhan, Hari Raya Lebaran, Natal 2010, dan
Tahun Baru 2011.
Menurut dia, pengaruh penyesuaian harga TDL, bahan pangan, dan tahun ajaran baru pendidikan mengakibatkan inflasi Juli 2010 ini akan mencapai angka 1,2 persen. “Bila inflasi Juli 2010 ini bisa mencapai angka di atas 1 persen, ini sudah luar
biasa,” kata Erani. Sementara itu terkait masalah peningkatan produksi pertanian, khususnya tanaman
pangan, Syahganda Nainggolan mengatakan, pemerintah seharusnya segera melakukan pembangunan serta pendalaman saluran irigasi di sentra pertanian di Indonesia.

Ini berkaitan dengan semakin tidak optimalnya hasil produksi para petani yang imbasnya berpengaruh terhadap kelangkaan komoditas pertanian di pasaran. Secara otomatis, ini akan mendorong kenaikan harga komoditas pertanian.
“Bagaimana petani bisa sejahtera kalau tingkat produksi di lahan yang digarapnya itu semakin menurun. Seharusnya pemerintah melalui Kementerian Pertanian segera membenahi sektor pertanian, seperti pembagian yang merata untuk pupuk
bersubsidi serta perbaikan saluran irigasi yang menjadi sumber pengairan lahan
pertanian,” katanya.
Seperti yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, menurut Syahganda, harga komoditas pertanian, peternakan, serta barang kebutuhan pokok melambung tinggi. Namun, imbasnya pada peningkatan kesejahteraan petani hampir dipastikan tidak
signifikan. Bahkan yang terjadi, akibat kenaikan-kenaikan tersebut, petani malah semakin tidak memunyai daya beli untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
Berdasarkan pantauan Suara Karya di tujuh lokasi pasar tradisional di Kota Bogor, harga kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dan komoditas pertanian lainnya mengalami lonjakan berarti. Jenis komoditas yang mengalami kenaikan antara 1
hingga 2,4 persen, antara lain beras jenis Ir 64 ukuran medium. Harga rata-rata beras jenis Ir 64 ukuran medium semula dijual Rp 5.464 per liter, naik menjadi Rp 5.600 per liternya atau mengalami kenaikan 2,4 persen.

Kenaikan juga terjadi pada gula pasir dalam negeri. Harga rata-rata di tujuh lokasi pasar tradisional di Kota Bogor, gula pasir dalam negeri dijual dengan harga Rp 9.854 per kilogram (kg) naik menjadi Rp 10.000 per kg atau naik 1,4 persen.

Sedangkan harga telur ayam naik sebesar 2,8 persen semula dijual dengan harga Rp 15.071 per kg naik menjadi Rp Rp 15.500 per kg, serta harga daging ayam mengalami kenaikan sebesar Rp 500 dari semula Rp 27.500 naik menjadi Rp 28.000
per ekor.
Terkait lonjakan harga kebutuhan rumah tangga itu, seorang ibu rumah tangga, Nurlita Anggraeni (32) mengaku kehilangan kepercayaan dengan pasar tradisional pasca terjadinya kenaikan harga bahan pokok yang dinilainya cukup tajam itu.
“Hampir di setiap pasar tradisional harganya tak merata, kondisi ini mendorong hilangnya kepercayaan konsumen,” tuturnya. (Bayu/Tarwono)

KUASAI & SEKURITISASI Sumber Alam… INDONESIA dapat Tarik Modal PULUHAN RIBU Trilyun Rp !

KUASAI & SEKURITISASI Sumber Alam… INDONESIA dapat Tarik Modal PULUHAN Ribuan Trilyun, Tanpa MENJUAL, MELEGO, MENGGADAI yang diperhalus dengan Istilah Investasi dengan Pemberian Konsesi !

Sesuai pasal 33 UUD ’45 pasal 33:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai olehnegara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bila Para Pemimpin, Pemerintahan dan DPR, serta Lembaga Tinggi Negara  Sadar dan TAATI  AMANAT Konstitusi tersebut, Seharusnya Indonesia memiliki Kelimpahan Modal yang sangat Besar. Strategi mudah :

1. BATU  BARA : 1 juta hektar Batu bara yang memiliki kandungan batubara 40% (atau 400.000 ha) dengan kedalaman 4 meter, berarti terdapat Kandungan deposit 400.000 ha x 4 m x 10.000 = 16 Milyar Metrik Ton ! Bila asumsi harga batu bara tsb Average Calorie 5.000 Cal dengan harga USD 60 / metrik ton, berarti Lahan 1 juta Ha tsb Bernilai  USD 960. Milyar atau Equivalen Rp.8,6 RIBU TRILYUNN !! Selanjutnya, Jual saham sekitar 35%-40% Indonesia sudah dapat peroleh Rp. 2.250 Trilyun !!

BAYANGKAN  Berapa puluh juta Ha Tambang Batu Bara Kita ??

2. EMAS  : Ambil saja diamankan 10.000 Ha, maka Simulasi kami bisa bernilai  Rp.10.000 tirlyun

3. NICKEL: Amankan saja 100.000 Ha, simulasi bernilai  > Rp.1.000 Trilyun

4. MINYAK: Amankan 10  Cadangan Terbesar simulasi bernilai > Rp. 50. ribu Trilyun

5. GAS ALAM : Amankan 5 Penghasil Terbesar, simulasi bernilai >EprP.50 RIBU TRILYUN !!

6. Belum Iron Ore, ALumunium, Phosphat, Air dlsb.

Berdasar Simulasi berkisar 10-15 % saja dari luas kekayaan Indonesia, sudah bernilai >>> Rp. 100 ribu Trilyun !

JADI :

1. SUMBER kekayaan Alam (SDA) kita benar2 menjadi JARAHAN Kong-Kaliikong Sistemik selama ini,

2. NEGARA melalui BUMN bisa Menarik Modal dari Penjualan Saham di Pasar Modal Internasional sekitar 30-35% dan MENARIK  lebih  Rp. 35.000 TRILYUN sebagai Pembiayaan Sektor Utama  “Pengolahan Pertambangan” yang bisa seterusnya bisa hasilkan pemasukan Pajak dan Non Pajak > 5.000 Trilyun / Tahun, yang bisa menggerakkan Pembiayaan Nasional, TANPA MENGGADAI, MENJUAL, ME-LEGO  yang diperhalus oleh istilah INVESTASI dengan pemberian Konsesi !!

3. Rakyat & Negeri kita benar2 Dibodohi, dikhianati dan hanya DIPELIHARA “Kemiskinan” nya agara TETAP BISA DIKUASAI !

4. Adanya lebih 140 BUMN (Badan Usaha Milik Negara), kini hanya BASA BASI Tidak Difungsikan, Biar bisa tetap DIJARAH !

Pantas Bila INDONESIA terkenal disebut Negara yang terkena Hukuman “The Paradox of Many”, Sumber kekayaan alam Melimpah tapi Tetap Miskin karena Para Pemimpin KHIANAT.  Atau Indonesia terkenal sbg Negara KUTUKAN, Negara Kaya dengan Rakyat Miskin dan Negara LEMAH ! Jadi jangan SALAHKAN bila Malaysia saja bisa mudahnya BERTINDAK SEMENA MENA thd Aparat Negara, apalagi terhadap Rakyat Indonesia !

Indonesia dicengkeram GLOBAL CONSPIRATION !!

GLOBAL CONSPIRATION

HOMECOMING DAY UI, SABTU 31 JULI 2010, Kampus UI Depok

HOMECOMING DAY  UI,

SABTU 31 JULI 2010,

Kampus UI Depok




Madu dan Racun Kekuasaan ….!

Pernah ada “banyolan politik” bahwa dalam kaitan nya dengan kekuasaan, biasa nya orang yang sudah “duduk cenderung lupa atau malas berdiri”. Orang yang sudah menjadi anggota DPR/D, maka diri nya akan berjuang keras untuk terpilih kembali sebagai anggota DPR/D untuk 5 tahun berikut nya. Orang yang sudah terpilih menjadi seorang Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, terkesan lebih senang menjadi seorang incumben ketimbang secara legowo menyerahkan jabatan kepada generasi pelanjut nya. Bahkan boleh jadi juga jika tidak ada pembatasan 2 periode masa jabatan, maka diri nya pun akan berjuang habis-habisan untuk menyandang posisi sebagai Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sepanjang hayat di kandung badan. Banyolan seperti ini rupa nya menjadi semakin menarik untuk dicermati. Bukan saja kita perlu mengenali ada apa sesungguhnya di balik sebuah kekuasaan, namun kita pun menjadi pantas untuk mempersoalkan benarkah dalam sebuah kekuasaan itu terdapat “madu” yang sangat manis ?

Lord Acton pernah menyatakan bahwa “kekuasaan itu memiliki kecenderungan untuk korup”. Suka atau pun tidak, kita terhadap apa yang disampaikan Acton berpuluh-puluh tahun silam itu, tetapi fakta menjelaskan betapa banyak nya para pengendali kekuasaan yang harus berujung di hotel pordeo. Mulai jabatan Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota, bahkan dari kalangan pengusaha dan akademisi pun, ujung-ujung nya harus “indekost” di ruang jeraji besi. Yang lebih mengenaskan, ada juga para penegak hukum, baik aparat Kepolisian, Kejaksaan bahkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sekali pun pun, akhir nya harus menjadi pesakitan di ruang Pengadilan. Inilah sisi lain dari kekuasaan. Selain kekuasaan itu dapat diibaratkan madu, maka tidak salah jika kekuasaan pun dapat berubah menjadi racun kehidupan yang sangat pahit.

Dalam konteks kekuasaan, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, kita sulit memprediksi apakah kekuasaan yang digenggam nya itu akan berujung menjadi madu atau racun. Kekuasaan adalah amanah yang harus diwujudkan dalam kiprah seorang pemegang kekuasaan untuk mampu memberi keberkahan dan kemuliaan terhadap sesama warga bangsa. Kekuasaan bukanlah alat untuk memperkaya diri seseorang, keluarga atau golongan. Kekuasaan bukanlah untuk mengumbar nafsu seseorang dalam rangka mengikuti kata hati. Kekuasaan tidak juga diarahkan untuk “mematikan” rival-rival yang ikut bersaing dalam menggapai kekuasaan itu. Tapi kekuasaan mestilah dipersepsikan sebagai jalan untuk membangun kesejahteraan seluruh anak bangsa yang telah memilih nya sebagai penguasa.

Oleh karena itu, sungguh memilukan jika dalam sebuah bangsa, kita masih mendengar ada nya warga bangsa yang termarginalkan, terpinggirkan atau malah terkorbankan oleh kebijakan. Padahal, yang nama nya kebijakan adalah upaya yang dibangun atas dasar kebajikan dari orang yang berkuasa guna mewujudkan nasib dan kehidupan ke arah yang lebih berharga diri, berkarakter dan tentu saja harus lebih bermartabat.

Siapa sih diantara kita yang tidak ingin menjadi Presiden, Gubernur atau Bupati/Walikota ? Siapa sih yang tidak tergiur untuk menjadi seorang “wakil rakyat” sehingga selalu disambut sebagai “yang terhormat”. Lalu penghasilan yang mencapai angka puluhan juta rupiah per bulan nya. Fasilitas kehidupan yang dijamin oleh negara. Atau siapa kah diantara warga bangsa yang tidak berminat untuk merebut posisi Ketua Partai Politik yang dalam setiap Pemilihan Umum selalu memperoleh simpati dari rakyat ?

Apalagi jika dikenali bahwa untuk memperoleh “tiket” jabatan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota itu harus melalui sebuah “kendaraan politik”. Mereka yang merasa memiliki peluang dan kesempatan, pasti akan berjuang keras untuk merebut nya. Bahkan kalau perlu uang milyaran rupiah pun disawerkan kepada pimpinan partai politik ditingkatan nya masing-masing agar posisi Ketua Umum Partai Politik dapat diraih nya. Terkecuali mereka yang memang peluang nya tidak ada, seperti para buruh tani, para kuli bangunan, para buruh pabrik, para gelandangan dan tuna wisma dan lain sejenis nya. Mereka ini pasti tidak akan pernah berpikir bagaimana merebut jabatan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota, sekedar untuk “menyambung nyawa” keesokan hari nya saja sudah sangat kebingungan.

Begitulah sekelumit soal kekuasaan. Selama orang yang memegang kekuasaan adalah orang yang amanah, tablig, sidiq dan fathonah, maka diri nya tidak perlu ragu untuk berkiprah, tapi kalau saja seorang penguasa itu dzalim, munafik, takabur, dan narcis, maka bisa saja akan berakhir dengan sebuah penyesalan. Jadi, kekuasaan nya sendiri tidaklah salah, yang keliru adalah orang yang menjalankan kekuasaan itu sendiri. Dengan kata lain bisa juga dikatakan, sebuah kekuasaan akan berbuah madu atau racun, tergantung pada manusia nya juga. Nah, Kasus Bank Century yang kini semakin “terlupakan” itu apakah akan berujung menjadi madu atau kah racun bagi kekuasaan ? Jawaban nya bisa aja “emang gue pikirin” ?

Salam

Legitimasi Hukum Di Indonesia Makin Hari Makin Dipertanyakan Dan Tidak Jelas Penegakan Hukum

Andreas Kadhafi Muktafian:

Setahun pemerintah dan DPR selalu membuat dan mengesahkan Undang-Undang (UU) untuk mengatur berbagai persoalan. Pernahkah kita berpikir bahwa banyaknya hukum dalam bentuk UU tersebut ternyata memunculkan banyak problem yang paling mendasar dalam sistem penegakan hukum di negara kita.

Problem yang paling mendasar itu adalah legal gaps, yaitu gap atau disparitas antara hukum yang tertulis dalam UU dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Legal gaps menjadikan substansi hukum negara dan substansi moral hukum rakyat tidak hanya tidak selaras atau tidak seimbang, tetapi juga sering kali berselisih dan dapat menghasilkan ruang yang menganga. Jika tidak dicarikan jalan keluar yang baik, fenomena legal gaps itu bisa berubah menjadi konflik hukum (legal conflict) didalam hukum itu sendiri dan konflik budaya (cultural conflict) yang terjadi dalam norma norma yang berlaku dimasyarakat.

Sebab tidak jarang ruang menganga itu menimbulkan situasi yang secara diametrikal berlawanan dan ujungnya bisa menimbulkan konflik yang serius di masyarakat.

Contoh mutakhir, walaupun sudah ada UU Pornografi dan UU ITE, pelaku dan penyebar video porno banyak terjadi di mana-mana tanpa tersentuh oleh hukum. Para koruptor sesuai dengan UU harusnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara, nyatanya masih banyak koruptor koruptor yang bergentayangan dan perilaku korupsi makin menjadi jadi, sehingga beranggap hanya dengan uang maka hukum akan berpijak kepada yang punya uang, dan kekuasaan dan wewenang, termasuk kasus skandal century masih tidak jelas kearah ranah hukumnya, termasuk kasus rekening gendutpun sampai sekarang juga tidak jelas, termasuk insiden pemukulan digedung KPK salah satu rekan sayapun tidak jelas arah Hukumnya.

Dalam kasus perdata lainnya, walaupun seperti dalam UU Perkawinan menyatakan tiap perkawinan harus tercatat dan poligami harus ada izin pengadilan, realitanya banyak pelaku nikah siri dan poligami liar yang terjadi (ini kenyataan masih ada).

Kondisi semacam itu tentu merupakan bukti nyata bahwa hukum kita belum berkerakyatan dan masih tanda tnya. Antara substansi hukum negara dan substansi moral hukum rakyat belum menyatu. Hukum UU belum dibuat dan digali dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga antara substansi hukum dan substansi moral hukum rakyat bertentangan.

Memang dewasa ini hukum UU merupakan kenyataan yang kehadiran dan legitimasinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Hukum UU itu sesungguhnya merupakan bentuk intervensi peradaban barat yang menyebar ke berbagai penjuru dunia akibat ekspansi kekuasaan imperial dan kolonial barat (Penerapan Hukum kita masih menganut peninggalan kolonial).

Pada orde baru, jargon pembangunanisme dan pendayagunaan hukum sebagai a tool of social engineering telah menjadikan hukum dan kebijakan pemerintah menjadi tidak ramah terhadap moral hukum rakyat yang terdapat dalam tradisi lokal dan hukum adat.

Gerakan sistematis tersebut menyebabkan substansi moral hukum, tradisi lokal dan hukum adat tergerus dan terpinggirkan.

Perubahan yang didominasi motif politik dengan legitimasi hukum UU telah mentransformasi kehidupan dari wujudnya sebagai komunitas etnis lokal tradisional ke suatu negara yang tunggal, modern, sentral dan nasional. Perubahan transformatif itu bukan tanpa masalah.

Tidak dipahaminya kebijakan dan isi kandungan hukum UU oleh rakyat mencerminkan dengan jelas bahwa dalam pembangunan hukum di Indonesia telah terjadi cultural gaps dan legal gaps.

Alternatif Solusi
Dalam kultur civil law system, hukum diidentikkan dengan UU. Tidak ada hukum di luar UU, sehingga satu-satunya sumber hukum adalah UU. Dengan adanya konsep demikian, maka nalar hukum yang terbentuk adalah sumber hukum yang ada hanyalah UU, sehingga rujukan tentang sistem nilai yang ada adalah apa yang telah diatur dalam UU, bukan sistem nilai yang lain (seperti halnya nilai yang berkembang di masyarakat).

Pada akhirnya, adanya suatu legal gap antara value consciousness yang ada di masyarakat dengan yang ada pada substansi UU bukanlah dianggap sebagai suatu persoalan karena apa yang adil tidaklah diukur dari seberapa mampukah masyarakat merasakannya sebagai suatu hal yang sesuai dengan rasa keadilan, melainkan seberapa sesuaikah putusan hakim yang ada dengan bunyi aturan dalam undang-undang.

Untuk itulah, perlu adanya kebijakan memperkokoh kembali posisi hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia.

Hukum adat dijadikan sebagai sumber hukum utama pembuatan hukum undang-undang. Lebih-lebih hukum adat adalah hukum asli Indonesia, sedangan civil law system adalah sistem hukum hasil transplantasi kekuasaan asing ke dalam bumi Indonesia melalui praktik kolonialisme pemerintah Belanda di wilayah nusantara.

Hukum adat adalah hukum yang bersumber pada norma norma kehidupan sehari-hari (mungkin anda semua sudah mengetahui ttg norma, kalau anda belajar kuliah ttg Etika atau kuliah kewiranegaraan) .

Dengan adanya kedudukan hukum adat sebagai perwujudan hukum asli dan pencerminan jiwa bangsa serta rasa keadilan dari rakyat Indonesia, maka hukum adat seharusnya memiliki peran sentral dan penting dalam pembangunan hukum Indonesia.

Hitungan Subsidi BBM Ala Kwik Kian Gie Dan Kritiknya

“Terkadang sebuah revolusi diawali oleh pemikiran-pemikiran gila yang diawali dari sebuah kebebasan berpikir. Ketika kebebasan berpikir itu telah ada, muncul beberapa opini-opini baru yang membangun. Oleh karena itu ketika pemikiran itu terus berkembang, menulis adalah salah satu cara mengungkapkan sebagai suatu memori. Agar tidak sekedar menjadi obrolan warung kopi.” (Akhmad Fikri Aulia, Jakarta)

Subsidi BBM Bukan Pengeluaran Uang. Uangnya Dilarikan Kemana?

Dengan melonjaknya harga minyak mentah di pasaran dunia sampai di atas US$ 100 per barrel, DPR dan Pemerintah menyepakati mengubah pos subsidi BBM dengan jumlah Rp. 153 trilyun. Artinya Pemerintah sudah mendapat persetujuan DPR mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 153 trilyun tersebut untuk dipakai sebagai subsidi dari kerugian Pertamina qq. Pemerintah. Jadi akan ada uang yang dikeluarkan?

Saya sudah sangat bosan mengemukakan pendapat saya bahwa kata “subsidi BBM” itu tidak sama dengan adanya uang tunai yang dikeluarkan. Maka kalau DPR memperbolehkan Pemerintah mengeluarkan uang sampai jumlah yang begitu besarnya, uangnya dilarikan ke mana?

Dengan asumsi-asumsi untuk mendapat pengertian yang jelas, atas dasar asumsi-asumsi, pengertian subsidi adalah sebagai berikut.

Harga minyak mentah US$ 100 per barrel.
Karena 1 barrel = 159 liter, maka harga minyak mentah
per liter US$ 100 : 159 = US$ 0,63. Kalau kita ambil
US$ 1 = Rp. 10.000, harga minyak mentah menjadi Rp. 6.300 per liter.

Untuk memproses minyak mentah sampai menjadi bensin premium kita anggap dibutuhkan biaya sebesar US$ 10 per barrel atau Rp. 630 per liter. Kalau ini ditambahkan, harga pokok bensin premium per liternya sama dengan Rp. 6.300 + Rp. 630 = Rp. 6.930. Dijualnya dengan harga Rp. 4.500. Maka rugi Rp. 2.430 per liternya. Jadi perlu subsidi.

Alur pikir ini benar. Yang tidak benar ialah bahwa minyak mentah yang ada di bawah perut bumi Indonesia yang miliknya bangsa Indonesia dianggap harus dibeli dengan harga di pasaran dunia yang US$ 100 per barrel.
Padahal tidak. Buat minyak mentah yang ada di dalam perut bumi Indonesia, Pemerintah dan Pertamina kan tidak perlu membelinya? Memang ada yang menjadi milik perusahaan minyak asing dalam rangka kontrak bagi hasil. Tetapi buat yang menjadi hak bangsa Indonesia, minyak mentah itu tidak perlu dibayar. Tidak perlu ada uang tunai yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, Pemerintah kelebihan uang tunai.

Memang konsumsi lebih besar dari produksi sehingga kekurangannya harus diimpor dengan harga di pasar internasional yang mahal, yang dalam tulisan ini dianggap saja US$ 100 per barrel.

Data yang selengkapnya dan sebenarnya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin diperoleh. Maka sekedar untuk mempertanyakan apakah memang ada uang yang harus dikeluarkan untuk subsidi atau tidak, saya membuat perhitungan seperti Tabel terlampir.

Nah kalau perhitungan ini benar, ke mana kelebihan yang Rp. 35 trilyun ini, dan ke mana uang yang masih akan dikeluarkan untuk apa yang dinamakan subsidi sebesar Rp. 153 trilyun itu?

Seperti terlihat dalam Tabel perhitungan, uangnya yang keluar tidak ada. Sebaliknya, yang ada kelebihan uang sebesar Rp. 35,31 trilyun.

PERHITUNGAN ARUS KELUAR MASUKNYA UANG TUNAI TENTANG BBM (Harga minyak mentah 100 dollar AS)

DATA DAN ASUMSI

Produksi : 1 juta barrel per hari

70 % dari produksi menjadi BBM hak bangsa Indonesia Konsumsi 60 juta kiloliter per tahun
Biaya lifting, pengilangan dan pengangkutan US $ 10 per barrel
1 US $ = Rp. 10.000
Harga Minyak Mentah di pasar internasional Rp. US $ 100 per barrel
1 barrel = 159 liter
Dasar perhitungan : Bensin Premium dengan harga jual Rp. 4.500 per liter

PERHITUNGAN

Produksi dalam liter per tahun :
70 % x (1,000.000 x 159 ) x 365 = 40,624,500,000
Konsumsi dalam liter per tahun 60,000,000,000
Kekurangan yang harus diimpor dalam liter per tahun 19,375,500,000
Rupiah yang harus dikeluarkan untuk impor ini :
(19,375,500, 000 : 159) x 100 x 10.000 = 121,900,000,000,000
Kelebihan uang dalam rupiah dari produksi dalam negeri :
40,624,500,000 x Rp. 3.870 = 157,216,815,000,000
Walaupun harus impor dengan harga US$ 100 per barrel Pemerintah masih kelebihan uang tunai sebesar 35,316,815,000, 000
Perhitungan kelebihan penerimaan uang untuk setiap liter bensin premium yang dijual, harga Bensin Premium per liter (dalam rupiah) 4,500. Biaya lifting, pengilangan dan transportasi US $ 10 per barrel atau per liter : (10 x 10.000) : 159 = Rp. 630 (dibulatkan)

Kelebihan uang per liter 3,870

Oleh Kwik Kian Gie

http://boxcapitalis.blogspot.com/2010/01/hitungan-subsidi-bbm-ala-kwik-kian-gie.html

MELEDAKNYA TABUNG GAS : KEJADIAN LUAR BIASA !!


Masalah Meledaknya Tabung Gas Elpiji: sudah dapat Dikategorikan sbg KEJADIAN LUAR BIASA !! Harus dilakukan Class Action Menuntut PEMERINTAH dan PT. PERTAMINA demi Keamanan & Keselamatan Rakyat !

Komisi II Nilai Progress Report BPN Bohongi Presiden

Indo Pos * Politik

23 Feb 2010

JAKARTA-

Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mendapat sorotan. Kalau sebelumnya beberapa anggota DPR telah mempertanyakan kinerja lembaga yang dipimpin Joyo Winoto itu, kemarin anggota DPR dari Partai Golkar juga angkat suara. Anggota Komisi II DPR Agun Gunanjar mempertanyakan kinerja BPN dan siap memanggil lembaga ini terkait realita lapangan yang tidak sesuai dengan progress report yang dibuatnya dalam 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

“BPN buruk. Semua harus diperbaiki. Tidak ada kinerja dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Kami akan mempertanyakan itu nanti dalam waktu dekat ini.” ujamya kepada wartawan di Jakarta, kemarin (22/2).Menurut Agun. Komisi ll DPR sebagai Mitra Kerja BPN sering mengkritik tajam kinerja BPN. namun lembaga seperti kebal. Selain watak dan kinerja yang buruk, kata Agun, BPN itu harus benar-benar dibersihkan dari orangorang yang tidak bermanfaat bagi bangsa ini.

“SDM nya harus dibersihkan, diperbaiki dengan benar-benar. Sistem dan organisasi yang dijalankan bennasalah. Jika mereka menyebut ada keberhasilan BPN, maka saya bilang itu bohong saja,” ujar Agun.Agun menjelaskan, kampanye tentang kesuksesan BPN dalam mengurus sertifikasi tanah dan penyelesaian persoalan pertanahan melalui program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) adalah omong kosong belaka. “Larasita apaan Tidak ada gunanya. Coba dicek langsung apakah larasita-larasitaan itu berjalan. Tidak ada.” katanya.

Selain harus membersihkan sitem dan orangorang yang tidak becus di BPN. Agun berharap ada kemauan yang keras dari pemerintah untuk melihat langsung kinerjanya di lapangan. “Watak atau pola pikir mereka (BPN. Red) itu juga harus diperbaiki. Kalau perlu diganti saja semua orang-orang yang tidak becus di sana. Dari atas sampai ke bawah.” ujamya.

Sementara itu. Ketua Umum Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (FAKTA) Anhar Nasution mengatakan BPN itu penuh dengan praktik korupsi. Joyo Winoto sebagai Kepala BPN pun tak terlepas dari praktik itu. “Itu perlu diusut tuntas. Kami memiliki sejumlah data yang akurat terkait hal itu,” ujar Anhar.

Mantan anggota Komisi II DPR itu mengatakan kinerja BPN sangat buruk. Presiden harus menegur dengan keras bawahannya itu. Jangan sampai pemerintahan dijadikan ladang terselubung memperkaya diri oleh oknum BPN. “Kepala BPN itu banyak bohongnya. Rapat dengan Komisi II pun tidak pemah dihadirinya. Sampai sejauh ini. saya kasihan melihat Presiden yang dibohongi oleh BPN. Di bilang ada keberhasilan

padahal nol belaka.” ujar Anhar.

Anhar menjelaskan, selama dirinya berada di Komisi II DPR, ada 28 kasus pertanahanan yang tidak terselesaikan. Penyelesaian kasus itu disepakati akan diselesaikan oleh BPN dengan membentuk Tun Khusus untuk penye-lesaiaannya. “Disepakati dibentuk Tun Delapan yang diketuai Direktur Sengketa BPN, namun sampai masa kerja Komisi II berakhir, tidak ada satupun kasus yang berhasil diselesaikan oleh Pak Joyo ini.” ujamya.

Karena itu, kala Anhar. Fakta akan mendesak Komisi II DPR dan Ketua DPR agar segera memanggil Kepala BPN unluk menjelaskan segala sesuatu di BPN. “Bagi kami di Komisi D DPR waktu itu. kinerja BPN itu sangat buruk. Dan apa yang di-announce oleh Pak Joyo dengan keberhasilan itu adalah pembohongan publik.” ujamya.

Deputi Sengketa BPNAriyanto Sutadi mengatakan dalam kinerja 100 han kabinet, BPN memiliki seabrek program-program yang dipimpin oleh Kepala BPN Joyo Winoto. “Saya kira, selama saya di sini (BPN, Red) ada banyak program-program yang baik-baik yang dibuat oleh Pak Joyo. Bankan dalam seratus hari kinerja, ada sebelas program yng inilai berhasil.” ujar Ariyanto, (dll)

http://www.facebook.com/?ref=home#!/notes/bob-soelaiman-effendi/komisi-ii-nilai-progress-report-bpn-bohongi-presiden/408480370333

Kenaikan TDL Sama Artinya dengan Membunuh Rakyat Pelan-pelan

umat, 02/07/2010 | 09:58 WIB
Kenaikan TDL Sama Artinya dengan Membunuh Rakyat Pelan-pelan
OLEH: ARIEF TURATNO

KENAIKAN Tarif Dasar Listrik (TDL) per 1 Juli 2010 rata-rata sekitar 10 persen dituding banyak kalangan sama artinya dengan membunuh rakyat Indonesia pelan-pelan. Mengapa? Sebab dengan kenaikan TDL ini hampir pasti akan diikuti kenaikan berbagai macam bahan atau barang kebutuhan pokok. Misalnya, kenaikan bahan makanan (mentah) mengalami kenaikan berkisar 0,11 persen, makanan dan minuman jadi, serta rokok dan sejenisnya mengalami kenaikan berkisar 0,06 persen, sandang mengalami kenaikan berkisar 0,08 persen, dan yang paling kecil mengalami kenaikan adalah transportasi berkisar 0,01 persen. Secara kumulatif semua barang atau bahan kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan sekitar 0,29 persen.

Dan yang lebih mengejutkan serta memprihatinkan adalah karena kenaikan TDL dilakukan menjelang datangnya bulan Ramadhan (puasa) dan Lebaran Idhul Fitri. Jelas sekali kenaikan TDL ini tanpa didasari oleh pertimbangan-pertimbangan nalar yang sehat. Mengapa? Sebab tanpa kenaikan TDL-pun hampir pasti barang-barang kebutuhan pokok akan merambat naik. Apalagi, sekarang dengan adanya kenaikan TDL, pasti akan dijadikan alasan kuat bagi para pedagang untuk berlomba-lomba menaikan harga. Padahal kita semua tahu, gaji PNS meskipun mengalami kenaikan, tidak sebanding dengan angka kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Sementara pihak swasta dengan semakin sulitnya mendapatkan bahan baku, atau mahalnya bahan baku akibat kenaikan TDL pasti akan terus merugi. Daripada menanggung kerugian terus menerus, maka hampir dipastikan mereka pun akan segera berhenti berproduksi. Pertanyaannya adalah akan ada berapa juta lagi pengangguran di Indonesia? Berdasarkan asumsi sumber-sumber di SPSI, kenaikan tarif TDL ini hampir pasti akan diikuti PHK (pemutusan hubungan kerja) sejumlah perusahaan swasta. Dan mereka prediksi akan terjadi PHK sampai 1,17 lebih karyawan perusahaan swasta. Coba bayangkan, jika asumsi tersebut menjadi kenyataan, akan berapa banyak lagi rakyat Indonesia yang bakal kelaparan?

Dari sinilah kita dan semua rakyat Indonesia pasti mempertanyakan tentang janji kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan para wakil rakyat yang sekarang duduk di Senayan. SBY saat berkampanye dulu terus menggelorakan semangat perubahan. Tentunya semangat perubahan dari keadaan yang buruk menjadi lebih baik, dari miskin menjadi kaya, atau dari kekurangan menjadi berkecukupan. Namun dalam prakteknya atau kenyataannya, ternyata janji perubahan itu tidak pernah dipenuhi. Kalau pun terjadi perubahan, bukannya rakyat bertambah makmur dan sentausa yang terjadi kemudian adalah rakyat semakin miskin. Contohnya, ya, dengan kenaikan TDL yang bertepatan dengan datangnya bulan puasa. Ini sama artinya sudah jatuh ketimpa tangga untuk rakyat Indonesia, semuanya tanpa terkecuali.

Akan halnya kalangan DPR yang sekarang kita percaya untuk mewakili kepentingan rakyat. Nyatanya, mereka lebih sibuk menghitung uang atau fee untuk menyetujui kenaikan TDL ini. Sebab sangat tidak mungkin, kenaikan TDL yang sangat membebani rakyat dapat berjalan mulus tanpa ada sesuatu yang diberikan kepada kalangan dewan. Asumsi semacam ini bukan hal baru bagi kita. Sebab setiap persoalan, setiap masalah, selalu diukur dengan tebal tipisnya duit. Apalagi dalam soal kenaikan TDL yang bermuara pada duit. Maka hampir dapat dipastikan telah terjadi semacam transaksi terselubung di Senayan. Benarkah? Kalau asumsi tersebut tidak benar. Maka sekaranglah dewan berteriak, agar kenaikan TDL jangan diberlakukan sekarang. Tetapi, tunggu sampai keadaan perekonomian kita cukup stabil.

Selebihnya, kalau benar yang menjadi penyebab kenaikan TDL ini adalah karena ulah para pengusaha tambang batubara yang menaikan harga seenaknya sendiri. Lagi-lagi kita pertanyakan kepada Presiden dan anggota DPR, mengapa kalian diam? TDL naik salah satu penyebabnya adalah harga batubara yang gila-gilaan, padahal batubara milik negara tetapi dijual oleh pengusaha mahal banget ke PLN? Masyarakat yang dirugikan! Bahkan, TDL bisa diturunkan apabila gas dan batubara tidak diekspor ke luar negeri. Kalau memang benar kenaikan harga batubara akan mengakibatkan efek karambol seperti kejadian saat ini, maka seharusnya Presiden dan DPR melakukan operasi pasar batubara, check mengapa mereka harus menaikan harga, serta tanyakan seberapa besar sebenarnya kebutuhan batu-bara untuk pembangkit listrik kita itu? Hal ini penting, karena siapa tahu, ini semua hanya sebuah permainan politik, yang tujuannya hanya untuk mendeskreditkan pihak tertentu, dan mengambil keuntungan dari situasi ini. Jadi Presiden dan DPR jangan hanya tidur melulu, ayo bangun, rakyat membutuhkan Anda! (*)

Oleh: Arief Turatno-Jakarta Press.Com

KPU, Independensi yang Dipertanyakan

Yuman Nur Rozak,
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Ditunjuknya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati sebagai salah satu pengurus DPP Partai Demokrat (PD), dinilai tidak etis. Kritik pedas banyak dilayangkan ke Partai Demokrat yang telah merekrut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati itu sebagai salah satu pengurus DPP Partai Demokrat. Masuknya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati ke kepengurusan DPP Partai Demokrat memunculkan dugaan atau spekulasi kalau ada kedekatan Andi Nurpati dengan partai pemenang pemilu milik Presiden SBY itu. Andi pun di pandang tidak netral dalam pemilu tahun 2009 dan di nilai melanggar Undang-undang (UU), juga di anggap melanggar sumpah jabatan. Baca lebih lanjut

Satgas Mafia Hukum Hanya Bemper Istana?

suara  rakyatSatgas Mafia Hukum Hanya Bemper Istana?
Oleh:  Suara Rakyat

Pembentukan satgas mafia hukum oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai mencerminkan tidak adanya political will yang baik dari SBY untuk menangani masalah hukum. Sementara itu, selama ini Satgas mafia hukum juga belum menunjukkan kinerjanya. Tidak ada prestasi pemberantasan mafia hukum yang layak diapresiasi dari satgas. Sebab itu, pembentukannya hanya menghabisi anggara negara. Satgas lebih baik dibubarkan? Baca lebih lanjut

IRONI KEBIJAKAN Menteri Kelautan LELE, Fadel Muhammad”

Dalam hidup ini banyak sekali ironi dan absurditas. Indonesia sbg negara kepulauan / maritim, yang kekayaan lautnya menceburkan dan menarik para nelayan serta pemburu hasil laut dari berbagai penjuru negara di belahan dunia datang, mengeduk secara dahsyat dan menikmati hasil laut kita. Baik Legal ataupun Illegal dan spanyol (separo nyolong), namun ternyata Pemerintah begitu “absurd” mendorong orang untuk makan ikan darat seperti “Lele”, dan kini telah dijadikan program Menteri Kelautan, Fadel Muhammad. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.